Semarang adalah kota yang membaca dirinya sendiri dengan tenang. Tetapi sejak Desember 2025, nama wali kotanya dibacakan dengan suara keras di sebuah ruang sidang di Jakarta — dalam dakwaan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook Kementerian Pendidikan, perkara yang oleh jaksa dinilai merugikan negara lebih dari dua triliun rupiah. Agustina Wilujeng Pramestuti tidak duduk di kursi terdakwa. Ia tidak berstatus tersangka. Namanya hidup di tempat yang lebih ambigu daripada keduanya: di dalam uraian dakwaan orang lain, sebagai simpul yang menghubungkan seorang menteri dengan tiga orang pengusaha.
Dossier ini bukan dakwaan kedua. Ia adalah pembacaan atas catatan publik yang tersedia — dakwaan yang dibacakan di persidangan, kesaksian di bawah sumpah, laporan harta kekayaan resmi, dokumen dana kampanye, dan linimasa perizinan — disusun apa adanya, termasuk bagian-bagian yang justru melemahkan dugaan yang paling keras. Sebab menelanjangi citra, sebagaimana selalu kami maksudkan di majalah ini, juga berarti menelanjangi rumor.
Berkas Pertama: Sebuah Pertanyaan di Hotel Dharmawangsa
Menurut dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, yang dibacakan pada 16 Desember 2025, dan dakwaan terhadap mantan Menteri Nadiem Makarim yang dibacakan pada 5 Januari 2026, rangkaian itu bermula dari pertemuan-pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, sekitar Agustus 2020 hingga April 2021. Agustina saat itu anggota — dan dalam uraian dakwaan disebut sebagai salah satu pimpinan — Komisi X DPR, komisi yang membidangi pendidikan. Di hadapan Nadiem dan pejabat kementerian Hamid Muhammad, dakwaan mengutip satu kalimat yang ia ucapkan tentang pengadaan perangkat teknologi untuk tahun 2021: "apakah teman-teman saya bisa bekerja?"
Sesudah pertemuan itu, menurut dakwaan, ia menghubungi Jumeri — pejabat Kemendikbudristek — melalui WhatsApp. Dan sesudahnya lagi, dakwaan menyebut Jumeri, Hamid, Sri, Mulyatsyah, dan Purwadi "beberapa kali mendapatkan titipan nama pengusaha" darinya. Tiga nama yang sama muncul berulang: Hendrik Tio dari PT Bhinneka Mentaridimensi; Michael Sugiarto dari PT Tera Data Indonusa, produsen laptop Axioo; dan Timothy Siddik dari PT Zyrexindo Mandiri Buana, produsen Zyrex. Pengadaan tahun 2021 itu sendiri, menurut dakwaan, mencapai 431.730 unit laptop — 189.165 unit dari anggaran kementerian dan 242.565 unit dari dana alokasi khusus — dengan kerugian negara yang didakwakan antara Rp2,1 hingga Rp2,18 triliun.
Di persidangan, sebagian uraian itu mendapat penguat dari kursi saksi. Jumeri bersaksi pada 23 Desember 2025 bahwa pada 2021 ia ditugaskan Nadiem menemuinya di Hotel Fairmont, dan di sana diperkenalkan kepada tiga pengusaha yang sama. Saksi Muhammad Hasbi, pada 6 Januari 2026, bersaksi bahwa Agustina memperkenalkannya kepada Hendrik Tio dan Timothy Siddik dalam sebuah pertemuan penitipan di Fairmont. Tetapi kursi saksi yang sama juga menghasilkan bantahan. Pada 10 Februari 2026, Timothy Siddik bersaksi: "Saya tidak pernah dan saya tidak kenal" — membantah pernah dibawa atau diperkenalkan oleh Agustina. Michael Sugiarto menyampaikan bantahan serupa.
Dan subjeknya sendiri telah bicara. Di Semarang, pada 17 Desember 2025, sehari setelah namanya dibacakan dalam dakwaan Sri Wahyuningsih, Agustina menyatakan kepada wartawan bahwa ia tidak menerima apa pun dalam perkara tersebut, dan bahwa pencantuman namanya adalah bagian dari proses hukum yang harus dijalani. Hingga dossier ini ditulis, status hukumnya tidak berubah: lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Chromebook — Nadiem Makarim, Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Jurist Tan yang buron — dan namanya tidak ada di antara kelimanya. Tidak ditemukan pula satu laporan kredibel pun bahwa ia pernah dipanggil atau diperiksa secara resmi oleh Kejaksaan Agung maupun KPK dalam perkara ini.
Angka yang Sering Salah Dibaca
Perkara ini beredar di publik bersama satu angka yang nyaris selalu salah dikutip: Rp281,67 miliar untuk Bhinneka. Angka itu — tepatnya Rp281.676.739.975,27 — bukanlah nilai kontrak, bukan pula uang yang diterima siapa pun secara pribadi. Dalam dakwaan, ia adalah nilai yang disebut jaksa sebagai keuntungan yang "memperkaya" PT Bhinneka Mentaridimensi sebagai korporasi. Dua angka sejenis menyertainya: Rp177.414.888.525,48 untuk PT Tera Data Indonusa dan Rp41.178.450.414,25 untuk PT Zyrexindo Mandiri Buana — bersama-sama sekitar setengah triliun rupiah keuntungan korporasi yang didakwakan, di dalam pengadaan yang kerugian negaranya didakwakan empat kali lipatnya.
Bahkan angka jaksa itu pun tidak berdiri sendiri di ruang sidang. Pada 9 Maret 2026, Michael Sugiarto bersaksi bahwa perusahaannya menjual 176.486 unit pada 2021 dengan harga Rp3.650.000 per unit dan keuntungan sekitar Rp200.000 per unit — total kurang lebih Rp46,3 miliar, jauh di bawah angka "diperkaya" versi dakwaan untuk perusahaannya. Kedua angka itu kini hidup berdampingan dalam berkas yang sama: yang satu dalil penuntut, yang lain pengakuan di bawah sumpah, dan putusan akhir atas selisihnya adalah wewenang hakim — perkara Nadiem sendiri masih berjalan di tingkat kasasi setelah vonis sepuluh tahun di tingkat pertama dikoreksi menjadi sembilan tahun di banding. Siapa pun yang mengutip salah satu angka tanpa menyebut angka lawannya sedang berdakwah, bukan melaporkan.
Uang yang Tidak Bergerak
Ada cara lain membaca seorang pejabat: bukan dari berkas perkaranya, melainkan dari berkas hartanya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia sampaikan ke KPK pada masa pencalonan, tercatat Desember 2023, menunjukkan total kekayaan Rp9.556.078.483 — ditopang 31 bidang tanah dan bangunan di Semarang dan Sragen senilai Rp9.809.762.950, kas Rp1.290.320.829, dan utang Rp2.992.000.000. Laporan berikutnya, yang disampaikan 29 Maret 2025 pada awal masa jabatannya sebagai wali kota, menunjukkan total Rp9.003.841.364. Tanahnya identik — 31 bidang yang sama, nilai yang sama. Yang berubah adalah kasnya, turun menjadi Rp575.078.414, dan utangnya, turun menjadi Rp2.800.000.000. Total kekayaannya, di atas kertas resmi, menyusut sekitar 5,8 persen.
Dokumen dana kampanyenya bercerita dengan nada yang sama datarnya. Dalam laporan sumbangan yang disampaikan ke KPU Kota Semarang, sumbangan dari badan hukum tercatat nol — pada laporan awal maupun laporan akhir. Penerimaan terbesar kampanye Agustina–Iswar, total Rp2.659.128.524, justru berasal dari pasangan calon itu sendiri, Rp1,45 miliar; sisanya Rp1,209 miliar dari perseorangan yang nama-namanya tidak dibuka dalam dokumen publik KPU, dan laporan itu telah diaudit dengan simpulan patuh dalam semua hal yang material. Tidak satu pun dari dokumen resmi ini membuktikan seseorang bersih — dokumen tidak pernah bisa membuktikan hal semacam itu. Tetapi dokumen-dokumen ini adalah satu-satunya jejak uang yang bisa diperiksa publik, dan di dalamnya, lonjakan yang dicari oleh para penuduhnya tidak ada.
Berkas Kedua: Bukit Gombel
Berkas kedua lebih muda dan lebih dekat ke rumah. Di Gombel, Banyumanik, PT Pakuwon Jati melalui PT Pakuwon Permai membangun superblok pertama Pakuwon di Semarang — mal yang dipromosikan sebagai yang terbesar di Indonesia, hotel, dan aula konvensi, dengan investasi tahap pertama Rp5,6 triliun. Pada 18 Agustus 2025, Agustina menghadiri peletakan batu pertamanya dan memujinya di depan kamera. Gambaran itu — seorang wali kota tersenyum di samping maket mal raksasa — adalah bahan bakar bagi dugaan yang sejak itu beredar: bahwa kelancaran proyek itu dibeli.
Linimasa resmi menceritakan urutan yang lebih rumit. Proyek itu diproses sejak 2022 hingga 2024, pada masa Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu: pada Maret 2023 Pakuwon telah menemuinya, dan lahan Gombel sudah dibeli. Yang diresmikan pada Agustus 2025 pun, menurut keterangan resmi, baru persiapan lahan — perbaikan dan pematangan tanah. Satu-satunya izin bernama yang ditemukan dalam penelusuran kami dan terbit pada masa Agustina adalah Surat Keputusan Wali Kota Nomor 141/660.1/VI/2026, ditandatangani 15 Juni 2026, mengenai komitmen lingkungan untuk persiapan lahan. Izin mendirikan bangunan utamanya — PBG — menurut Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Ferry Kuntoaji, hingga Agustus 2026 justru belum terbit sama sekali.
Kelompok warga dan advokat yang menamakan diri Forum Advokasi Rakyat telah bergerak paling jauh dalam berkas ini: somasi ke Dinas Lingkungan Hidup pada 29 Juli 2026, somasi ke wali kota pada 24 Agustus 2026, laporan pidana lingkungan ke Polda Jawa Tengah pada 1 September 2026 oleh lima warga Gombel — kawasan itu dilalui sesar aktif, dan 19 rumah warga retak serta ambles selama persiapan lahan, yang penanganannya dibagi antara Pakuwon dan proyek jalan nasional — dan pada 7 Oktober 2026, laporan ke KPK mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi permainan perizinan. Tetapi bacalah laporan ke KPK itu dengan teliti: pihak yang dilaporkan adalah oknum pejabat Dinas Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup serta pihak pengembang dan kontraktor. Bukan wali kota. Dan koordinator forum itu sendiri, Eko Haryanto, menyatakan dengan kalimat yang seharusnya dikutip setiap orang yang membicarakan berkas ini: "Kami tidak menuduh ada korupsi tanpa bukti."
Dalam kedua berkas itu, pola yang sama berulang: namanya selalu berada satu langkah dari pusat tuduhan — dekat sekali, dan tidak pernah tepat di titik yang didakwakan.
Yang Tidak Tertulis
Maka dossier ini harus ditutup dengan kejujuran tentang batasnya, karena di situlah letak ceritanya yang sebenarnya. Teks lengkap putusan tingkat pertama perkara Chromebook — dokumen yang memuat apa yang dinyatakan hakim sebagai fakta terbukti, termasuk tentang dirinya — tidak tersedia untuk dibaca publik secara daring; yang terbit hanya amar putusan banding Nadiem, yang tidak menyebut namanya. Daftar nama penyumbang perseorangan kampanyenya ada, tetapi tidak dilampirkan dalam dokumen publik KPU. Kedua dokumen itu ada di dunia nyata, terkunci di dua gedung pemerintahan, dan keduanya hanya bisa dibuka lewat permohonan informasi resmi — jalan yang lambat, birokratis, dan sama sekali tidak seksi.
Sampai salah satu dari dokumen itu terbuka, posisi Agustina Wilujeng Pramestuti dalam catatan publik adalah posisi yang paling tidak memuaskan bagi semua pihak: bagi para penuduhnya, karena tidak ada satu pun dokumen yang menunjukkan ia menerima uang — bukan dari pengusaha laptop, bukan dari pengembang mal; bagi para pembelanya, karena namanya memang tertulis, berulang kali, di dalam dakwaan perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam satu dekade. Keduanya benar secara bersamaan. Ia disebut, ia membantah, ia tidak didakwa, dan jejak uang resmi yang bisa diperiksa publik bergerak ke arah yang berlawanan dengan tuduhannya.
Di republik ini, berkas tidak pernah benar-benar selesai — ia hanya menunggu dokumen berikutnya. Untuk nama yang satu ini, dokumen berikutnya sudah mempunyai alamat: sebuah formulir di KPU Kota Semarang, dan sebuah salinan putusan di Jakarta. Siapa pun yang ingin memastikan apakah nama itu akan naik kelas menjadi tersangka — atau justru dibersihkan oleh kertas — tahu persis ke gedung mana ia harus mengetuk.
— Undressed membaca yang tak terucap. Punya bisikan untuk redaksi? Sampaikan lewat Whisper, kanal tip-off anonim kami.